PERLINDUNGAN TERHADAP ASPEK NEGATIF PERSEROAN TERBATAS*

PERLINDUNGAN TERHADAP ASPEK NEGATIF PERSEROAN TERBATAS*

Disusun oleh :

Bagus Utoyo Kertoprojo.

Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

 

BAB 1

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2007, hukum perseroan di Indonesia memasuki sebuah babak baru dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Tahun 2007) yang mencabut Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU RI No. 1 Tahun 1995). Dengan munculnya undang-undang baru ini diharapkan perseroan terbatas akan menjadi salah penggerak perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi eknomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Harapan tersebut tentu tidak berlebihan, karena perseroan terbatas dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain, karena hanya perseroan terbatas yang dapat masuk (listing) di pasar modal. Selain itu, aktivitas perseroan terbatas pun saat ini sudah tidak hanya lintas daerah saja, tetapi juga telah melintasi batas-batas negara. Selain itu, terdapat detil-detil yang harus diberikan perhatian pula, antara lain; 1) Keharusan mendapat pengesahan status badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2) Permodalan, 3) Tanggungjawab pengurus, 4) Tanggungjawab pemilik saham, dan 5)  Tinjauan dari sudut hukum pajak.

 

B.  Perumusan Masalah

  1. Bagaimana pengesahan status badan hukum perseroan terbatas ?;
  2. Bagaimana permodalan perseroan terbatas ?;
  3. Bagaimana tanggungjawab pengurus perseroan terbatas ?;
  4. Bagaimana tanggungjawab pemilik saham perseroan terbatas ?;
  5. Bagaimana perseroan terbatas ditinjau dari sudut hukum pajak ?;

 

C.  Tujuan Penulisan

Tujuan dari disusunnya makalah ini adalah memahami detil-detil dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 antara lain; 1) Keharusan mendapat pengesahan status badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2) Permodalan, 3) Tanggungjawab pengurus 4) Tanggungjawab pemilik saham, dan 5)  Tinjauan dari sudut hukum pajak.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.  Pengesahan Status Badan Hukum

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas secara singkat terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan badan hukum ?.

Badan hukum merupakan himpunan orang (natuurlijkpersoon) yang memiliki dan memperjuangkan tujuan yang sama. Badan hukum ini (dalam hal ini perseroan terbatas) akhirnya memiliki dan memperjuangkan tujuan bersama tersebut. Selain itu, badan hukum juga memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari himpunan orang tadi serta menetapkan peraturan yang mengatur hubungan diantara badan hukum dan antara badan hukum dengan orang. Maka, status badan hukum diperlukan guna melindungi hal-hal tersebut diatas. Istilah badan hukum sendiri dipakai untuk terjemahan istilah kata bahasa Belanda rechtspersoon sebagai lawan kata natuurlijkpersoon (manusia).[1]

1.   Berdasarkan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)[2]

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak menyebutkan secara tegas status badan hukum perseroan terbatas. KUHD juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa perseroan terbatas didrikan berdasarkan perjanjian, dan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam praktek yang berlaku KUHD menganut prinsip perjanjian pada waktu pendirian perseroan terbatas, sehingga harus didirikan oleh 2 (dua) orang, sedangkan setelah perseroan terbatas disahkan dianut prinsip institusi sehingga pemegang sahamnya dapat menjadi 1 (satu) orang (pemegang saham tunggal).

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (2) KUHD, perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris, dengan ancaman tidak sah jika tidak demikian. Akta notaris adalah syarat mutlak untuk mendirikan perseroan terbatas. Adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar menjadi alat pembuktian seperti halnya pada suatu perseroan firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian berisi persetujuan mendirikan perseroan terbatas yang didalamnya dimasukan anggaran dasar (statuten) perseroan terbatas yang memuat :

  1. Nama perseroan terbatas.
  2. Tempat kedudukan.
  3. Maksud dan tujuan.
  4. Lamanya akan bekerja.
  5. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
  6. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.

Menteri Kehakiman berhak menolak atau memberikan pengesahan akta yang diajukan. Pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat perseroan terbatas dan untuk memperpanjang berlakunya perseroan terbatas.

Syarat pengesahan Menteri Kehakiman itu dipandang perlu untuk menjaga supaya pendirian perseroan terbatas itu tidak bertentangan dengan kepentingan maupun dengan kesopanan, ketertiban umum atau undang-undang.

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 37dan 50 KUHD sebagai berikut :

  1. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 37 ayat 1), untuk itu harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akte pendirian perseroan.
  2. Akte pendirian tak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam pasal 28 sampai 55 KUHD, misalnya tak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
  3. Dari akte harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (vide pasal 50 KUHD).
  4. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
  5. Perseroan terbatas yang bersangkutan berkediaman di Indonesia. Bilamana semua syarat-syarat ini ternyata dipenuhi, barulah Menteri Kehakiman berwenang untuk mengesahkan akte termaksud.

Jika pengesahan itu ditolak haruslah alasan-alasannya diberitahukan kepada pemohon, kecuali jika dianggap kurang layak memberitahukannya, misalnya apabila para pendiri berkedok nasional, padahal sesungguhnya mereka adalah pesuruh-pesuruh orang asing.

Selain Menteri Kehakiman dapat menolak pengesahan tersebut, beliau menurut Pasal 37 ayat 3 KUHD dapat memberikan pengesahan bersyarat, yaitu bahwa perseroan tersebut harus sanggup dibubarkan manakala oleh Menteri Kehakiman dianggap perlu untuk kepentingan umum.

Apabila pengesahan itu di berikan tanpa syarat, maka perseroan terbatas yang bersangkutan tak boleh dibubarkan begitu saja oleh Menteri Kehakiman, kecuali atas persetujuan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa para pengurusnya lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dapat terjadi sesuatu perseroan terbatas yang sudah didirikan dengan akte notaris, belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, tetapi telah melakukan usahanya dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini menurut pendapat umum persero pendiri yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung.

Apabila pengesahan diperoleh di kemudian hari, maka hal ini tidaklah sulit karena perseroan terbatas dianggap berdiri mulai saat dibuatnya akte notaris. Pihak persero pendiri diwajibkan mendaftarkan seluruh akte pendirian beserta pengesahan pemerintah dalam register di pengadilan negeri di wilayah tempat perseroan terbatas didirikan.

Selain pendaftaran akte pendirian harus diumumkan dengan menempatkan akte itu dalam berita negara. Kelalaian syarat pendaftaran dan pengumuman dapat mengakibatkan para persero mempunyai pertanggungjawaban penuh sama dengan persero-persero firma.

2.   Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada Pasal 7 ayat (4) UU RI No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa : Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa perseroan akan mendapatkan status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Pada perseroan terbatas, status badan hukum diperoleh dengan cara mengajukan permohanan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat dihadapan atau oleh notaris kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia). Maka, disini akan tampak perbedaan tugas antara Notaris yang membuat akta pendirian perseroan terbatas dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan akta tersebut. Setelah akta tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri maka status badan hukum telah disandang oleh perseroan terbatas tersebut.[3]

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan terjadi perubahan komposisi pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham yang tersisa wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut terjadi.[4] Pengalihan sebagian sahamnya tersebut bukan berarti saham tersebut diberikan begitu saja secara cuma-cuma, namun dapat dijual kepada orang lain untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) orang pemegang saham atau dapat juga dilakukan dengan mengeluarkan saham baru yang dilakukan oleh Perseroan.

Pada Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 dijelaskan, untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. alamat lengkap Perseroan.

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan kembali jika terjadi perubahan anggaran dasar.[5] Pengesahan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana mata acara perubahan anggaran dasar tersebut wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Pada Perseroan yang telah pailit perubahan harus dilakukan dengan persetujuan kurator dan dilampirkan dalam permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

 

B.  Permodalan

UU RI No. 40 Tahun 2007 tidak secara jelas mencantumkan pengertian modal, UU RI No. 40 Tahun 2007 hanya membagi jenis modal menjadi :

  1. Modal dasar, disebut juga dengan modal statuter. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang saham.[6] Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 40 2007, modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk kegiatan usaha tertentu, jumlah minimum modal Perseroan dapat lebih besar daripada ketentuan modal dasar.[7]
  2. Modal ditempatkan, yaitu modal yang akan ditempatkan dalam perseroan terbatas.[8]
  3. Modal disetor penuh, yaitu modal yang telah disetor dan ada dalam perseroan terbatas, dalam hal ini perseroan terbatas menerbitkan bukti penyetoran yang sah sebagai bukti pemilikan saham.[9] Dalam Pasal 33 Ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
  4. Modal Tunai adalah modal yang ditempatkan dan disetor dalam bentuk uang secara langsung kedalam perseroan terbatas.

 

C.  Tanggungjawab Pengurus

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[10] Tanggungjawab untuk mengurus perseroan oleh Direksi tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Tanggujawab Direksi antara lain adalah :

  1. mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;[11]
  2. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;[12]
  3. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;[13]
  4. memelihara dan menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya di tempat kedudukan Perseroan;[14] dan
  5. melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.[15]

 

D. Tanggungjawab Pemilik Saham

UU RI No. 40 Tahun 2007 tidak mendefinisikan secara tegas mengenai pemilik saham, begitu pun dengan saham. Namun menurut ahli, saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.[16]

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal tersebut tidak berlaku apabila :

  1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Terhadap pemegang saham minoritas, UU RI No. 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan antara lain :

  1. Pasal 84 ayat (1), yaitu tentang one share one vote (satu saham satu suara);
  2. Pasal 61, yaitu tentang hak menggugat perseroan jika tindakan perseroan dianggap merugikan kepentingannya atau tidak adil;
  3. Pasal 62 ayat (1), yaitu tentang hak perlakuan wajar dalam hal pembelian sahamnya oleh perseroan;
  4. Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1), tentang hak untuk memimnta diadakannya RUPS; dan
  5. Pasal 100 ayat (3), yaitu tentang hak atas informasi perusahaan.

 

E.  Tinjauan Dari  Sudut Hukum Pajak

       1.  Wajib Pajak Badan Usaha

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[17] Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.[18]

Selain berstatus sebagai badan hukum, perseroan terbatas juga merupakan sebuah badan usaha sebagaimana dijelaskan diatas dan merupakan wajib pajak.

       2.  Keuntungan dan Kerugian Dari Segi Fiskal

Seperti dijelaskan sebelumnya, perseroan terbatas adalah salah satu wajib pajak. Perseroan terbatas dikenakan Pajak Penghasilan. Yang menjadi objek pajak dalam perseroan terbatas antara lain adalah :[19]

  1. Laba usaha;
  2. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk; 1)  keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2)  keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3)  keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 4)  keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan 5)  keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hakpenambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  3. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Karena banyaknya jenis pajak yang dikenakan pada sebuah perseroan terbatas, dari segi pajak maka perseroan terbatas sangat tidak menguntungkan.

       3.  Pihak Yang Bertanggung Jawab

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[20] Maka, yang bertanggungjawab dalam bidang perpajakan ini adalah direksi untuk objek pajak Laba usaha dan Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Sedangkan untuk deviden, setiap pemegang saham bertanggungjawab masing-masing terhadap pajaknya.

 

BAB III

PENUTUP

 

A.  Kesimpulan

  1. Badan hukum merupakan himpunan orang (natuurlijkpersoon) yang memiliki dan memperjuangkan tujuan yang sama.
  2. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 jo. Pasal 36 ayat 2 KUHD, perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris, dengan ancaman tidak sah jika tidak demikian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman.
  3. Pada perseroan terbatas, status badan hukum diperoleh dengan cara mengajukan permohanan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat dihadapan atau oleh notaris kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia).
  4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan kembali jika terjadi perubahan anggaran dasar.
  5. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 40 2007, modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  6. Dalam Pasal 33 Ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
  7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  8. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
  9. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang juga berstatus sebagai badan usaha.
  10. Pihak yang bertanggungjawab dalam bidang perpajakan ini adalah direksi untuk objek pajak Laba usaha dan Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

 

DAFTAR PUSTAKA

A.  Buku

Ali, Chidir, 1975, Badan Hukum, Alumni, Bandung.

Asyhadie, Zaeni, 2005, Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Hukumonline.com, 2010, Tanya Jawab ? Hukum Perusahaan, Visimedia, Jakarta.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala, 2010, Hukum Pajak Material; Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan Pajak, Graha Ilmu, Yokyakarta.

Widjaja, IG Ray, 2000,  Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta.

 

B.  Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

*)       Sebelum diterbitkan di http://blackbackpack.blogspot.com/, makalah ini adalah tugas perseorangan pada mata kuliah Hukum Perseroan pada semester 5 (lima) tahun 2011 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Makalah ini telah disampaikan kepada Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Perseroan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 15 November 2011.


[1] Chidir Ali, 1975, Badan Hukum, Alumni, Bandung, Halaman 18.

[2] C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 92-95.

[3] Hukumonline.com, 2010, Tanya Jawab ? Hukum Perusahaan, Visimedia, Jakarta, Halaman 6.

[4] Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Halaman 3.

[5] Republik Indonesia, op.cit., Halaman 6.

[6] Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, Halaman 43.

[7] Republik Indonesia, op.cit., Halaman 9.

[8] Hukumonline.com, op.cit., Halaman 20.

[9] Ibid.

[10] Republik Indonesia, op.cit., Halaman 1.

[11] Ibid., Halaman 26.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] IG Ray Widjaja, 2000,  Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, Halaman 193.

[17] Republik Indonesia, 1983, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Keuangan, Jakarta, Halaman 1. Undang-undang ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[18] Ibid.

[19] Republik Indonesia, 1983, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Kementerian Keuangan, Jakarta, Halaman 8-9. Undang-undang ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

[20] Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Halaman 1.

Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.